Struktur Organisasi JDIH

Pusat dan Anggotaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor Nomor 91 tahun 1999, dengan nomenklatur yang sudah diperbaharui berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perpres Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara), bahwa:

  • Pusat Jaringan adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM.
  • Anggota Jaringan adalah unit kerja yang melaksanakan tugas dalam bidang hukum dan peraturan perundang-undangan pada kementerian, non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pusat dokumentasi pada perguruan tinggi di Indonesia, dan Lembaga-lembaga lain terkait yang ditetapkan oleh Menkumham.

Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lembaga Sandi Negara

Berdasar pada Kepres tersebut diatas Lembaga Sandi Negara yang merupakan bagian dari Lembaga Kementerian Non Kementerian, termasuk dalam Anggota Jaringan (JDIH). Berdasarkan Peraturan Kepala Lemsaneg Nomor OT.001/PERKA.122/2007 tentang Orgnanisasi dan Tata Kerja Lemsaneg, terdapat unit kerja yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan hukum dan inventarisasi serta dokumentasi hukum yakni Subbagian Pelayanan dan Dokumentasi Hukum Bagian Kumortala Biro PHKH Settama.

Selain itu berdasarkan Peraturan Kepala Lemsaneg Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelayanan Hukum, dalam Pasal 7 dan 8 disebutkan bahwa:

  • JDIH Lemsaneg merupakan anggota JDIH Nasional;
  • JDIH Lemsaneg melaksanakan penyimpanan dan pengolahan dokumentasi produk hukum yang diterima dari unit kerja di Lemsaneg dan/atau dari Pusat JDIH, serta;
  • JDIH Lemsaneg melaksanakan penyediaan dan penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara elektronik.