Administrasi Pemerintahan
UU No. 30 Tahun 2014
2014

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

ABSTRAK : Bahwa perlu dibentuk UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk perundang-undangan, mengingat dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

 

Dasar Hukum :

Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 

UU ini mengatur tentang:

  1. Ketentuan Umum;
  2. Maksud dan Tujuan, terdiri dari:

Bagian Kesatu    : Maksud

Bagian Kedua     : Tujuan

  1. Ruang Lingkup dan Asas, terdiri dari:

Bagian Kesatu    : Ruang Lingkup

Bagian Kedua     : Asas

  1. Hak dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan;
  2. Kewenangan Pemerintahan, terdiri dari:

Bagian Kesatu    : Umum

Bagian Kedua     : Peraturan Perundang-undangan

Bagian Ketiga     : Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Bagian Keempat : Atribusi, Delegasi, dan Mandat

Paragraf 1 : Umum

Paragraf 2 : Atribusi

Paragraf 3 : Delegasi

Paragraf 4 : Mandat

Bagian Kelima  : Pembatasan Kewenangan

Bagian Keenam : Sengketa Kewenangan

Bagian Ketujuh  : Larangan Penyalahgunaan Wewenang

  1. Diskresi, terdiri dari:

Bagian Kesatu    : Umum

Bagian Kedua     : Lingkup Diskresi

Bagian Ketiga     : Persyaratan Diskresi

Bagian Keempat : Prosedur Penggunaan Diskresi

Bagian Kelima    : Akibat Hukum Diskresi

  1. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, terdiri dari:

Bagian Kesatu    : Umum

Bagian Kedua     : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

Bagian Ketiga     : Bantuan Kedinasan

Bagian Keempat : Keputusan Berbentuk Elektronis

Bagian Kelima    : Izin, Dispensasi, dan Konsesi

  1. Prosedur Administrasi Pemerintahan, terdiri dari:

Bagian Kesatu    : Para Pihak

Bagian Kedua     : Pemberian Kuasa

Bagian Ketiga     : Konflik Kepentingan

Bagian Keempat : Sosialisasi bagi Pihak yang Berkepentingan

Bagian Kelima    : Standar Operasional Prosedur

Bagian Keenam  : Pemeriksaan Dokumen Administrasi Pemerintahan

Bagian Ketujuh   : Penyebarluasan Dokumen Administrasi

Pemerintahan

  1. Keputusan Pemerintahan, terdiri dari:

Bagian Kesatu    : Syarat Sahnya Keputusan

Bagian Kedua     : Berlaku dan Mengikatnya Keputusan

Paragraf 1 : Berlakunya Keputusan

Paragraf 2 : Mengikatnya Keputusan

Bagian Ketiga     : Penyampaian Keputusan

Bagian Keempat : Perubahan, Pencabutan, Penundaan, dan

Pembatalan Keputusan

Paragraf 1 : Perubahan

Paragraf 2 : Pencabutan

Paragraf 3 : Penundaan

Paragraf 4 : Pembatalan

Bagian Kelima    : Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan

Paragraf 1 : Akibat Hukum Keputusan dan/atau

Tindakan yang Tidak Sah

Paragraf 2 : Akibat Hukum Keputusan dan/atau

Tindakan yang Dapat Dibatalkan

Bagian Keenam  : Legalisasi Dokumen

  1. Upaya Administrasi, terdiri dari:

Bagian Kesatu    : Umum

Bagian Kedua     : Keberatan

Bagian Ketiga     : Banding

  1. Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Pemerintahan;
  2. Sanksi Administratif;
  3. Ketentuan Peralihan;
  4. Ketentuan Penutup
CATATAN :     –  Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
–  Ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2014;
–  Diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014.