Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
UU Nomor 12 Tahun 2011
2011

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ABSTRAK : Bahwa perlu dibentuk UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk perundang-undangan, mengingat dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

 

Dasar Hukum :

Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 

Perka Lemsaneg ini mengatur tentang :

  1. Ketentuan Umum;
  2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  3. Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan;
  4. Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan, terdiri dari:

Bagian Kesatu              : Perencanaan UU

Bagian Kedua               : Perencanaan PP

Bagian Ketiga               : Perencanaan Perpres

Bagian Keempat           : Perencanaan Perda Provinsi

Bagian Kelima              : Perencanaan Perda Kabupaten/Kota

Bagian Keenam            : Perencanaan Peraturan Perundang Undangan Lainnya

  1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, terdiri dari :

Bagian Kesatu              : Penyusunan UU

Bagian Kedua               : Penyusunan PP Pengganti UU

Bagian Ketiga               : Penyusunan PP

Bagian Keempat           : Penyusunan Perpres

Bagian Kelima              : Penyusunan Perda Provinsi

Bagian Keenam            : Penyusunan Perda Kabupaten/Kota

  1. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;
  2. Pembahasan dan Pengesahan RUU, terdiri dari:

Bagian Kesatu              : Pembahasan RUU

Bagian Kedua               : Pengesahan RUU

  1. Pembahasan dan Penetapan Rancangan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota, terdiri dari:

Bagian Kesatu              : Pembahasan Rancangan Perda Provinsi

Bagian Kedua               : Pembahasan Rancangan Perda Kabupaten/Kota

Bagian Ketiga               : Penetapan Rancangan Perda Provinsi

Bagian Keempat           : Penetapan Rancangan Perda Kabupaten/Kota

  1. Pengundangan;
  2. Penyebarluasan, terdiri dari:

Bagian Kesatu              : Penyebarluasan Prolegnas, RUU, dan UU

Bagian Kedua               : Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota, dan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota

Bagian Ketiga               : Naskah yang Disebarluaskan

  1. Partisipasi Masyarakat;
  2. Ketentuan Lain-Lain;
  3. Ketentuan Penutup.

 

CATATAN : – Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
– Ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 2011:
– Diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2011.