Bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat merusak dan merugikan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka upaya pemberantasan korupsi yang selama ini telah dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 5 (lima) orang yang merangkap sebagai anggota yang semuanya adalah pejabat negara. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Pemilihan dan penetapan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan melalui seleksi dan penilaian oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan hasilnya disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan. Mekanisme tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, sementara terjadinya kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini telah mengganggu kinerja serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Apabila hal ini tidak segera dilakukan tindakan yang cepat untuk mengisi kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada gilirannya akan berdampak menurunnya kapasitas Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, untuk menjaga komitmen dan konsistensi dalam pemberantasan korupsi sesuai dengan semangat dan tuntutan reformasi serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang, Presiden sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

  • Dasar hukum :
    Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan UU No. 30 Tahun 2002
  • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengatur tentang :
    Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan sistematika sebagai berikut :
    Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), diubah dengan menambahkan 2 (dua) pasal di antara Pasal 33 dan Pasal 34 yakni Pasal 33A