Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan
Perpres No. 32 Tahun 2014
2014


PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan kesehatan Nasional sesuai amanat UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, diperlukan dukungan dana untuk operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan. Dan dalam rangka tertib administrasi pengelola keuangan daerah terkait dengan pembayaran dana kapitasi oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 111 TAhun 2013.

Dasar Hukum :

  1. Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945;
  2. UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara;
  3. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008;
  5. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  6. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
  7. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  8. UU No. 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Jaminan Sosial;
  9. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
  10. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  11. Perpres No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
  12. Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 111 Tahun 2013.

 

PP ini mengatur tentang :

  1. Ketentuan Umum
  2. Pengelolaan dan Kapitasi JKN
  3. Pemanfaatan Dana
  4. Ketentuan Peralihan
  5. Ketentuan Penutup.
CATATAN :     –  Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
–  Ditetapkan pada tanggal 21 April 2014;
–  Diundangkan pada tanggal 21 April 2014