Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
Permenkumham RI Nomor M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2008
20008

PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ABSTRAK : Bahwa perlu ditetapkan Permenkumham tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan untuk keseragaman format, pola, sistematika, dan mekanisme penyusunan naskah akademik, serta untuk melakukan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.

 

Dasar Hukum :

  1. UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  2. Perpres RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
  3. Perpres Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
  4. Perpres Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;
  5. Permenkumham RI Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

 

Permenkumham RI ini mengatur tentang :

Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, meliputi:

  1. Ketentuan Umum;
  2. Pedoman Penyusunan Naskah Akademik;
  3. Fasilitas yang Diberikan Departemen dalam Penyusunan Naskah Akademik;
  4. Pemaparan Naskah Akademik RUU;
  5. Ketentuan Penutup.
CATATAN : – Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
– Ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2008:
– Diundangkan pada tanggal 17 Desember 2008.