Persandian Daerah
Perka No. 7 Tahun 2017
2017

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN
INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA

ABSTRAK : bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat;  setiap pemerintah daerah wajib mengelola informasi publik yang dimilikinya; untuk melindungi informasi publik perlu dilakukan upaya pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaga Sandi Negara menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria;
Dasar Hukum :

UU No. 14 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014 terakhir diubah dengan UU No.9 Tsahun 2015, PP No.61 Tahun 2010, PP No.18 Tahun 2016, Kepres No.103 Tahun 2001 terakhir diubah dengan Pepres No.145 Tahun 2015.

Perka ini mengatur tentang :

Pedoman penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota. mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan pembinaan dan pengawasan.

 

CATATAN : –  Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
–  Ditetapkan pada tanggal 28 April 2017;
–  Diundangkan pada tanggal 30 Mei 2017. dalam berita negara Tahun 2017 No. 758.