JDIH Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
Lembaga Sandi Negara

 

Pencarian dokumen

 

 

 

  logo_lemsaneg-60  logo_bkn-60  logo_jdihn-60  logo_menpan-60  logo_pengayoman-60  logo_stsn-60

Kamus Istilah Persandian

 

 

Download Android App

Profil

Sekilas JDIH

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 adalah :

wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Tupoksi JDIH

Fungsi JDIH sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Keppres Nomor 91 Tahun 1999 tentang JDIH Nasional adalah :

  • sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum;
  • untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
  • untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi lainnya;
  • untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

Struktur Organisasi JDIH

Berdasarkan Peraturan Kepala Lemsaneg Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelayanan Hukum, dalam Pasal 7 dan 8 disebutkan bahwa:

  • JDIH Lemsaneg merupakan anggota JDIH Nasional;
  • JDIH Lemsaneg melaksanakan penyimpanan dan pengolahan dokumentasi produk hukum yang diterima dari unit kerja di Lemsaneg dan/atau dari Pusat JDIH, serta;
  • JDIH Lemsaneg melaksanakan penyediaan dan penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara elektronik.

Hukuman Mati dan Revisi KUHP Indonesia

Penerapan hukuman mati dalam hukum positif masih terus dipertahankan. Bahkan, dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang masih dibahas antara DPR dengan pemerintah pun masih mempertahankan keberadaan penerapan hukuman mati. Pandangan pro kontra pun terbelah di tengah masyarakat. Sementara dalam hukum syariat islam, penerapan hukuman mati tidak bersifat mutlak. Kendati demikian terdapat beberapa alasan penghapusan hukuman mati.

Baca Selengkapnya

Tindakan Administratif Pemberhentian PNS

PNS yang telah dinyatakan oleh Pengadilan terbukti melakukan kejahatan tindak pidana dan dijatuhi hukuman pidana penjara dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incraccth), baik bagi PNS yang sebelumnya telah diberhentikan sementara dari jabatan organik, maupun bagi PNS yang tidak diberhentikan sementara dari jabatan organik, maka tindak lanjut dibidang administrasi kepegawaian dilakukan sbb;

Baca Selengkapnya

Tindakan Administratif Pengadaan PNS

TINDAKAN ADMINISTRATIF TERHADAP CPNS YANG MELAKUKAN PERBUATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 18 PP. NO. 98 THN 2000 JO PP NO.11 THN 2002.

Baca Selengkapnya

pencil-icon

Berita

PP tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat (21, Pasal 42, dan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 Mei 2016 telah menandatangani Peraturan...

Presiden: Menjadi Pengusaha

Presiden Joko Widodo memuji sambutan yang disampaikan Ketua Umum (Ketum) Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia pada Jambore HIPMI Perguruan Tinggi Se-ASEAN di Telkom University Convention Hall, Bandung, Senin 23 Mei...

Jam Kerja ASN, TNI, dan Polri Selama Bulan Ramadhan 1437H/2016M

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Ibadah Puasa pada bulan Ramadhan 1437 Hijriah (H) atau 2016 Masehi (M), yang diperkirakan akan mulai Senin (6/6) mendatang, pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy...

 

PRODUK HUKUM TANGGAL
PERPU Nomor 4 Tahun 2009 2009-09-21
PERPU Nomor 3 Tahun 2009 2009-07-17
PERPU Nomor 2 Tahun 2009 2009-07-17
PERPU Nomor 1 Tahun 2009 2009-02-26


Selengkapnya